Aborsi dan Hak Asasi Manusia

Posted on Posted in HAM

Hak asasi manusia merupakan perspektif utama dalam isu aborsi. Hak perempuan untuk membuat keputusan atas tubuhnya, termasuk keputusan yang berhubungan dengan kehidupan dan kesehatan reproduksinya, merupakan bagian dari hak asasi manusia. Perspektif ini tidak hanya menempatkan perempuan sebagai pusat dari pembuat keputusan, namun juga menghormati dan melindungi keputusan yang dibuat oleh perempuan. Aborsi terkait dengan hak untuk mencapai standar kesehatan yang tinggi, hak atas privasi, hak atas informasi, hak atas kemajuan teknologi dan hak untuk bebas dari perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau menurunkan harkat martabat seseorang.

Perempuan memiliki hak untuk menentukan apakah ia ingin atau tidak menginginkan anak, termasuk kapan dan berapa jumlah anak yang ia miliki. Ide ini telah berevolusi dan berkembang selama beberapa dekade hingga akhirnya diakui sebagai hak reproduksi dan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak-hak tersebut dilindungi oleh berbagai instrumen dan kesepakatan internasional.

Untuk pertama kalinya berbagai pemerintah mengakui hak atas keputusan bereproduksi di dalam Proklamasi Teheran 1968.  Lalu pada tahun 1979, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) merupakan perjanjian internasional hak asasi manusia pertama yang secara eksplisit menyebutkan keluarga berencana.

Konsep kesehatan reproduksi sudah muncul sejak 1980-an sebagai gerakan yang tidak hanya fokus pada kontrol populasi, namun sebagai pendekatan yang lebih holistik untuk kesehatan perempuan. Istilah “kesehatan reproduksi” pertama kali diadopsi pada Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) tahun 1994. Penggunaan istilah kesehatan reproduksi merupakan sebuah perubahan besar dalam pemikiran dan pendekatan terhadap berbagai isu yang berhubungan dengan kontrol populasi, tidak hanya melalui program keluarga berencana namun juga seks yang aman, bebas dari kehamilan yang tidak diinginkan, diskriminasi dan kekerasan. Di dalam konferensi ini pula, 170 negara mengakui dua prinsip penting di dalam kesehatan reproduksi dan seksual, yaitu : 1) bahwa pemberdayaan perempuan dan peningkatan status kesehatan dan hidup mereka menjadi sangat penting untuk memastikan terjadinya pembangunan yang berkelanjutan; dan 2) hak-hak reproduksi tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia dasar, dan tidak hanya di dalam ranah keluarga berencana.

Konferensi Dunia Tentang Perempuan yang ke-Empat atau Fourth World Conference on Women di Beijing pada tahun 1995 menegaskan kembali dan memperkuat konsensus yang muncul di ICPD. Konferensi ini melahirkan Beijing Platform of Action (BPoA).  Pada tahun 1999, majelis umum Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati bahwa dimana aborsi tidak melanggar hukum, negara harus memastikan bahwa aborsi aman dan mudah di akses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *