UU Kesehatan tahun 2009 telah mengatur aborsi di Indonesia. Dijelaskan lebih lengkap dalam Peraturan Pemerintah no 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi ada 2 hal yang memungkinkan akses aborsi legal. Pertama, kondisi kedaruratan medis. Artinya ketika karena satu dan lain hal, kehamilan tersebut dapat mengancam nyawa perempuan jika dilanjutkan. Misal kehamilan ektopik, keracunan air ketuban dan sebagainya. Atau kedua, jika ada indikasi pemerkosaan yang menyebabkan perempuan tersebut hamil.

Aborsi di Indonesia memang dibatasi, meski pada kenyataannya aborsi sendiri adalah hal yang biasa di Indonesia. Pada dasarnya ada banyak alasan lain kenapa perempuan di Indonesia membutuhkan akses aborsi, diantaranya karena ada banyaknya aturan kerja yang melarang perempuan hamil saat kontrak, kondisi ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dsb.

Kamu bisa bayangkan berdasarkan data Guttmacher saja, diperkirakan ada 2 juta aborsi setiap tahunnya di Indonesia. Angka ini meningkat berdasarkan data BKKBN pada tahun 2015, yaitu sekitar 2,4 juta setiap tahunnya. Kamu bisa bayangkan bahwa itu adalah data yang terekam, angka dan data yang tidak terekam bisa jauh lebih besar lagi.

Data dan angka ini sebenarnya menunjukkan bahwa kehamilan tidak direncanakan yang berujung pada kehamilan tidak di inginkan dan aborsi di Indonesia adalah hal yang biasa di Indonesia. Bagaimana tidak, akses terhadap kontrasepsi dibatasi hanya untuk pasangan yang menikah. Belum lagi, kurangnya pendidikan seksualitas dan akses layanan kesehatan reproduksi bagi remaja dan perempuan. Hal inilah yang berkontribusi pada tingginya angka kehamilan tidak direncanakan, yang merupakan kunci tingginya kebutuhan akses atas aborsi yang aman.

Pemerintah sudah saatnya menunjukkan komitmennya dalam pemenuhan hak reproduksi, terutama terkait pendidikan seksualitas dan akses layanan kesehatan reproduksi, termasuk kontrasepsi dan aborsi. Kenapa? Karena kebijakan pembatasan layanan kesehatan reproduksi dan aborsi tidak masuk akal.

Faktanya, kapasitas penjara di Indonesia sekitar 300 ribu, dan saat ini kondisinya sudah melebihi kapasitas. Bisa dibayangkan berapa banyak biaya yang harus dilakukan negara untuk melakukan investigasi 2 juta aborsi setiap tahunnya dan menyediakan kapasitas penjara yang memadai? Gak masuk akal kan?