aborsi di indonesia

Aborsi di Indonesia

Undang-Undang Kesehatan tahun 2009 telah mengatur aborsi di Indonesia. Hal ini dijelaskan lebih lengkap dalam Peraturan Pemerintah no 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi.  Ada 2 indikasi untuk aborsi yang legal, yaitu:

Pertama, kondisi kedaruratan medis. Artinya ketika karena satu dan lain hal, kehamilan tersebut dapat mengancam nyawa perempuan jika dilanjutkan. Misal kehamilan ektopik, keracunan air ketuban dsb. 

Kedua, jika ada kehamilan tersebut merupakan hasil atau dampak dari pemerkosaan.

Dalam Pasal 75 ayat (2) UU kesehatan dijelaskan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling pra dan pasca aborsi, yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. 

Konsekuensi Hukum

Aborsi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas merupakan aborsi ilegal. Sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal diatur dalam Pasal 194 UU Kesehatan yang berbunyi: 

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.” 

Pasal 194 UU Kesehatan tersebut dapat menjerat pihak dokter dan/atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal, maupun pihak perempuan yang dengan sengaja melakukannya.      

Kenapa akses aborsi dibutuhkan

Aborsi memang dibatasi, meski pada kenyataannya aborsi sendiri adalah hal yang biasa di Indonesia. Pada dasarnya ada banyak alasan lain kenapa perempuan membutuhkan akses aborsi, diantaranya;

  • Tingginya angka kehamilan tidak direncanakan sebagai akibat dari dibatasinya akses pada pendidikan dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi, 
  • Kegagalan kontrasepsi
  • Banyaknya aturan kerja yang melarang perempuan hamil saat kontrak,
  • Kondisi ekonomi,
  • Kekerasan dalam rumah tangga, dsb.

Data aborsi

Berdasarkan data Guttmacher saja, diperkirakan ada 2 juta aborsi setiap tahunnya di Indonesia. Angka ini meningkat berdasarkan data BKKBN pada tahun 2015, yaitu sekitar 2,4 juta setiap tahunnya. Kamu bisa bayangkan bahwa itu adalah data yang terekam, angka dan data yang tidak terekam bisa jauh lebih besar lagi.

Data dan angka ini sebenarnya menunjukkan bahwa kehamilan tidak direncanakan yang berujung pada kehamilan tidak di inginkan dan aborsi adalah hal yang biasa di Indonesia. Bagaimana tidak, akses terhadap kontrasepsi dibatasi hanya untuk pasangan yang menikah. Belum lagi, kurangnya pendidikan seksualitas dan akses layanan kesehatan reproduksi bagi remaja dan perempuan. Hal inilah yang berkontribusi pada tingginya angka kehamilan tidak direncanakan, yang merupakan kunci tingginya kebutuhan akses atas aborsi yang aman.

Pemerintah sudah saatnya menunjukkan komitmennya dalam pemenuhan hak reproduksi, terutama terkait pendidikan seksualitas dan akses layanan kesehatan reproduksi, termasuk kontrasepsi dan aborsi. Kenapa? Karena kebijakan pembatasan layanan kesehatan reproduksi dan aborsi tidak masuk akal.

Faktanya, kapasitas penjara di Indonesia sekitar 300 ribu, dan saat ini kondisinya sudah melebihi kapasitas. Bisa dibayangkan berapa banyak biaya yang harus dilakukan negara untuk melakukan investigasi 2 juta aborsi setiap tahunnya dan menyediakan kapasitas penjara yang memadai? Gak masuk akal kan?