Categories
HAM

Aborsi & Hak Asasi Manusia

Perempuan memiliki hak untuk menentukan apakah ia ingin atau tidak menginginkan anak, termasuk kapan dan berapa jumlah anak yang ia miliki. Ide ini telah berevolusi dan berkembang selama beberapa dekade hingga akhirnya diakui sebagai hak reproduksi dan merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Hak asasi manusia merupakan perspektif utama dalam isu aborsi. Hak perempuan untuk membuat keputusan atas tubuhnya, merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Kamu mungkin mempertanyakan hak siapa yang sebenarnya diperjuangkan? Hak perempuan yang hamil atau hak bayi yang di dalam kandungannya? 

Definisi aborsi adalah penghentian kehamilan sebelum kehamilan berusia 20 minggu atau berat kurang dari 500 gram. Salah satu alasan menentukan kriteria ini adalah viability. Yang dimaksud dengan viability adalah kemampuan janin bertahan di luar kandungan. Berdasarkan teori feminis, janin ini baru memiliki potensi untuk hidup. Sedangkan perempuan yang hamil sudah jelas hidup dan memiliki kehidupan.

Dari pertimbangan tersebut, jika dipertanyakan hidup siapa yang lebih penting dan perlu diperjuangkan, maka jawabannya adalah hak hidup si perempuan. 

Perspektif ini tidak hanya menempatkan perempuan sebagai pusat dari pembuat keputusan, namun juga menghormati dan melindungi keputusan perempuan. Aborsi terkait dengan beberapa hak berikut ini:

  • hak mencapai standar kesehatan yang tinggi,
  • hak atas privasi,
  • hak atas informasi,
  • hak atas kemajuan teknologi dan
  • hak untuk bebas dari perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau menurunkan harkat martabat seseorang.

Aborsi dalam berbagai perjanjian dan kovenan internasional

Untuk pertama kalinya berbagai pemerintah mengakui hak atas keputusan bereproduksi di dalam “Proklamasi Teheran 1968”.  Lalu pada tahun 1979, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) merupakan perjanjian internasional hak asasi manusia pertama yang secara eksplisit menyebutkan keluarga berencana.

Perempuan memiliki hak untuk menentukan apakah ia ingin atau tidak menginginkan anak, termasuk kapan dan berapa jumlah anak yang ia miliki.

Ide ini telah berevolusi dan berkembang selama beberapa dekade hingga akhirnya diakui sebagai hak reproduksi dan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak perempuan untuk mengakhiri kehamilan termuat dan didukung dalam berbagai perjanjian dan instrumen internasional. Akses terhadap layanan aborsi yang aman adalah bagian penting untuk melindungi hak perempuan. Termasuk di dalamnya adalah hak perempuan untuk menikmati hasil kemajuan ilmu pengetahuan. Hal ini juga tercantum dalam kovenan ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karena itu, pembatasan layanan aborsi yang aman merupakan diskriminasi terhadap perempuan .

Konsep kesehatan reproduksi sudah muncul sejak 1980-an sebagai gerakan yang tidak hanya fokus pada kontrol populasi, namun sebagai pendekatan yang lebih holistik untuk kesehatan perempuan. Istilah “kesehatan reproduksi” pertama kali diadopsi pada Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) tahun 1994.

Penggunaan istilah kesehatan reproduksi merupakan sebuah perubahan besar dalam pemikiran dan pendekatan terhadap berbagai isu yang berhubungan dengan kontrol populasi. Tidak hanya melalui program keluarga berencana namun juga seks yang aman, bebas dari kehamilan yang tidak diinginkan, diskriminasi dan kekerasan. Di dalam konferensi ini pula, 170 negara mengakui dua prinsip penting di dalam kesehatan reproduksi dan seksual, yaitu :

1) bahwa pemberdayaan perempuan dan peningkatan status kesehatan dan hidup mereka menjadi sangat penting untuk memastikan terjadinya pembangunan yang berkelanjutan; dan

2) hak-hak reproduksi tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia dasar, dan tidak hanya di dalam ranah keluarga berencana.

Konferensi Dunia Tentang Perempuan yang ke-Empat atau Fourth World Conference on Women di Beijing pada tahun 1995 menegaskan kembali dan memperkuat konsensus yang muncul di ICPD. Konferensi ini melahirkan Beijing Platform of Action (BPoA).  Pada tahun 1999, majelis umum PBB menyepakati bahwa dimana aborsi tidak melanggar hukum, negara harus memastikan bahwa aborsi aman dan mudah di akses.

Hak atas kemajuan teknologi

Selama dua dekade terakhir, bukti ilmiah di bidang kesehatan, teknologi dan pemikiran hak asasi manusia untuk menyediakan layanan aborsi aman dan komprehensif telah mengalami evolusi besar. Meskipun begitu, diperkirakan 22 juta aborsi tidak aman terus terjadi setiap tahunnya. Diperkirakan 47 000 perempuan meninggal dan 5 juta perempuan mengalami morbiditas akibat aborsi tidak aman. Angka kematian dan morbiditas ini seharusnya bisa dicegah melalui pendidikan seksualitas, kontrasepsi, dan penyediaan layanan aborsi aman dan legal, terutama publikasi panduan teknis aborsi aman.

Di negara-negara maju, layanan aborsi aman tersedia secara legal dan dapat dilakukan atas permintaan perempuan. Aborsi mudah diakses dengan batasan yang luas baik karena ekonomi maupun sosial. Di negara-negara di mana aborsi dibatasi oleh hukum dan / atau tidak tersedia, aborsi aman sering menjadi hak istimewa orang kaya. Perempuan miskin memiliki sedikit pilihan, menyebabkan kematian dan morbiditas yang menjadi beban sosial dan finansial dari sistem kesehatan masyarakat. 98% dari aborsi tidak aman di dunia terjadi di negara-negara berkembang – proporsi ini tidak berubah sejak tahun 2000. Estimasi angka aborsi yang tidak aman menunjukkan bahwa status hukum aborsi memiliki sedikit efek pada pilihan seorang perempuan untuk aborsi, artinya tidak ada relevansinya antara kriminalisasi aborsi dan kebutuhan aborsi. Meskipun hukum melarang aborsi, namun perempuan tetap berupaya untuk mencari layanan aborsi.

Mengingat kondisi tersebut dan adanya kebutuhan untuk memberikan pelayanan aborsi aman untuk melindungi kesehatan perempuan, Badan Kesehatan Dunia (WHO) akhirnya mengeluarkan ‘Aborsi Aman: Panduan Teknis dan Kebijakan dalam Sistem Kesehatan’ yang merupakan edisi kedua dari panduan teknis aborsi aman yang sama dan telah diterbitkan pada tahun 2003. Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi terbaru untuk digunakan oleh Kementerian Kesehatan, Manajer Program dan penyedia layanan di seluruh dunia. Panduan 2012 ini mengintegrasikan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pemberian layanan aborsi yang aman dan komprehensif, bersama dengan bukti klinis dan kesehatan masyarakat saat ini.

 

3 replies on “Aborsi & Hak Asasi Manusia”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.